Ummulqurahidayatullah.id | @Uqreat- Ustadz Hizbullah Abdullah Said yang merupakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Kalimantan Timur dikukuhkan secara sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Wantim MUI Kaltim) Masa Khidmat 2025–2030.

Bersama sejumlah tokoh lainnya, Ustadz Hizbullah Abdullah Said dilantik oleh Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Muhammad Cholil Nafis.

Pengukuhan itu digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 8 Muharram 1448 H (23/6/2026), bersamaan dengan pelantikan jajaran Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pengurus Komisi, serta Badan dan Lembaga MUI Kalimantan Timur.

KH Cholil Nafis, menekankan urgensi menyelaraskan proyeksi pembangunan fisik infrastruktur dengan konstruksi moralitas publik.

Ia menggarisbawahi bahwa kemajuan material tidak boleh mengerdilkan aspek spiritual bangsa.

“Pembangunan moral jangan dikurangi oleh pembangunan fisik. Penyadaran moral dan keagamaan harus terus disuarakan,” tegasnya dikutip Kaltim.news.

Tanggung Jawab Bersama

Terkait amanah barunya itu, Ustadz Hizbullah Abdullah Said menyampaikan, posisi Dewan Pertimbangan merupakan tanggung jawab untuk ikut memperkuat peran MUI dalam menjalankan fungsi keumatan, kebangsaan, dan keagamaan di Kalimantan Timur.

“Amanah ini adalah tanggung jawab bersama untuk terus memperkuat ukhuwah, memperkokoh sinergi antarormas Islam, serta menghadirkan kontribusi terbaik bagi umat, daerah, dan bangsa melalui wadah MUI,” ujar putra dari KH Abdullah Said Allahuyarham (Pendiri Hidayatullah) itu dalam keterangannya dikutip media lokal tersebut.

Menurutnya, MUI memiliki posisi strategis sebagai ruang berhimpunnya berbagai elemen umat Islam dalam membangun kerja sama yang konstruktif dengan berbagai pihak

Kolaborasi antarlembaga keagamaan dan kemasyarakatan, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat kehidupan keagamaan di tengah masyarakat.

Ketua MUI Kaltim

Untuk diketahui, acara pelantikan itu bagian dari rangkaian agenda kelembagaan MUI Kaltim yang sebelumnya diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Tahun 2026.

Pengukuhan kepengurusan ini dihadiri sekitar 250 undangan yang berasal dari berbagai unsur. Di antaranya Pemerintah Provinsi Kaltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, DPRD, Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai mitra strategis MUI.

Momentum pengukuhan ini sekaligus menjadi saksi legitimasi kepemimpinan baru di daerah, di mana KH Farid Wadjdy secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalimantan Timur, bersanding dengan KH Muhammad Rasyid yang mengemban amanah sebagai Ketua Umum MUI Kaltim masa khidmat periode 2025–2030.* (@SKRsyakur/@Uqreat)