Ummulqurahidayatullah.id | @Uqreat- Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sebagai lokasi perluasan proyek digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) pada tahun 2026.

Hal ini ditandai melalui Kick Off dan Sosialisasi Lintas Pemangku Kepentingan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Berbasis Digital Public Infrastructure (DPI), yang berlangsung di Aula Dome Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Selasa (2/6/2026).

Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud mengatakan, program ini bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial, agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

“Melalui digitalisasi ini, kita ingin mengetahui secara detail siapa saja masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Data penerima akan berbasis by name by address, sehingga tidak ada lagi masyarakat mampu yang menerima bantuan sosial, sementara yang berhak justru terlewatkan,” ujar Rahmad Mas’ud, dikutip dari sebuah laman berita online.

Dukungan Hidayatullah

Sementara itu, Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan, siap mendukung program tersebut. Diketahui, Ponpes Hidayatullah Gunung Tembak berkontribusi menghadirkan enam Ketua RT di Kota Balikpapan.

Mereka mewakili RT. 25, RT. 26, RT. 27, RT. 46, RT. 47, RT. 48 di lingkungan Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan.

“Alhamdulillah, tadi hadir (pada acara tersebut) mewakili RT. 25 sekaligus mewakili Pondok Pesantren Hidayatullah. InsyaAllah siap mendukung kebijakan program Perlinsos,” ucap H. Syamsul Ma’arif, Ketua RT 25 Teritip, yang juga Kepala Kampus YPPH Balikpapan, saat ditemui media @Uqreat usai kegiatan di Dome secara terpisah.

Pemkot Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Menurut Wali Kota Rahmad, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Balikpapan adalah tanggung jawab besar menjadi contoh pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

Program strategis itu dilaksanakan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, bersama Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Peran Aktif Ketua RT

Untuk, Wali Kota Balikpapan meminta peran aktif Ketua-ketua RT sebagai faktor penentu keberhasilan upaya pemerintah menghadirkan sistem pelayanan publik yang serba digital.

Sebab mereka dianggap sebagai pihak yang paling memahami kondisi riil warga di lingkungannya masing-masing.

Keberhasilan program ini disebut tidak hanya bergantung pada kualitas sistem yang digunakan, tetapi juga keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya di tingkat paling bawah.

Di sinilah peran strategis posisi RT, sebagai ujung tombak pelayanan yang berhadapan langsung dengan warga. Dalam proses pendataan hingga verifikasi calon penerima manfaat, peran mereka menjadi penentu utama keakuratan data.

“RT memiliki peran yang sangat krusial karena merekalah yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka tahu persis kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan warga di lingkungannya. Kehadiran mereka sangat membantu memastikan proses pendataan berjalan benar dan tepat,” ujar Rahmad dalam sambutannya dikutip Kaltimku.id (2/6/2026).* (Abu Jaulah/@Uqreat)