Ummulqurahidayatullah.id | @Uqreat- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan kini memiliki nakhoda baru. Hal itu ditetapkan dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) IX, yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Balikpapan, Sabtu (31/10/2026).

Disaksikan oleh puluhan peserta Musda MUI, forum menyepakati secara mufakat KH. Jailani Mawardi sebagai Ketua Umum MUI Balikpapan periode 2026-2031.

Kiai yang juga pengasuh Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan ini didampingi oleh Ustadz Ahmad Sobikhan dan Ustadz Abdul Rasyid Bustomi. Masing-masing keduanya diamanahi Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

Mengusung tema “Harmonisasi Peran Ulama dan Umara Menuju Balikpapan Madinatul Iman sebagai Kota Global yang Berkemajuan”, kini Pengurus Harian MUI Balikpapan diperkuat oleh dua wakil Ketua Umum. Juga dibantu oleh Ketua dan Sekretaris Bidang dalam menggerakkan program MUI ke depan.

Dr Arfan Anggota Wantim MUI

Untuk itu, MUI menetapkan sejumlah Bidang di antaranya, Bidang Fatwa, Bidang Dakwah, Bidang Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan antar Umat Beragama, Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digitalisasi.

Masih di hari yang sama, Musda MUI juga telah menetapkan Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Kota Balikpapan yang beranggotakan tujuh orang. Salah seorang di antaranya adalah Ustadz Dr. Arfan AU, M.Pd.I. yang juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan.

Kali ini, nakhoda Wantim dipercayakan kepada KH. Ahmad Syahruddin didampingi oleh KH. Mukhlasin dan KH. Muhammad Muslikh. Masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Wantim.

Dihimpun dari berbagai informasi, Musda MUI Kota Balikpapan turut dihadiri oleh sejumlah unsur Forkompimda. Di antaranya, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Muhammad Arif Fadillah.

Tantangan Semakin Kompleks

Arif Fadhilah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya MUSDA IX MUI. Menurutnya, Musda bukan sekadar agenda tahunan organisasi. Tetapi momentum mengevaluasi program kerja sekaligus merumuskan arah pengabdian MUI ke depan.

Menurutnya, tantangan kehidupan masyarakat semakin kompleks. Mulai dari pergeseran nilai moral akibat penggunaan teknologi digital yang tidak terfilter, potensi gesekan sosial, kenakalan remaja, hingga penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat memicu perpecahan.

Sehingga, peran dan keberadaan ulama menjadi posisi strategis dan dibutuhkan untuk membimbing umat sekaligus menjaga nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

“Perannya sangat penting sebagai penerang di tengah berbagai persoalan sosial sekaligus benteng moral bagi masyarakat,” ujarnya, dikutip dari laman berita lokal Balikpapan.

Arif menilai, pemerintah kota tak mampu bekerja sendiri dalam menjaga kondusivitas daerah. Dibutuhkan sinergi dengan semua pihak dan elemen masyarakat. Termasuk tokoh agama dan organisasi keagamaan.

“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga diimbangi kualitas kehidupan sosial dan spiritual masyarakat,” tutupnya.* (Abu Jaulah/@Uqreat)